Surakarta, 18 Desember 2023
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah digelar di Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (16/12). Dalam pembukaan acara, Ketua Bambang Sukoco, S.H., M.H., menyoroti tema ‘Membangun Budaya Hukum yang Adil Berkeadaban’ sebagai hal yang sangat relevan dengan kondisi hukum di Indonesia.
Bambang menyampaikan keprihatinan terkait kelemahan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Saat ini, hukum di negeri kita begitu lemah dan perlu dikuatkan. Hukum dipraktikkan tanpa memperhatikan keadilan dan keberadaban,” ujarnya.
Ketua MHH PWM Jateng menekankan bahwa Muhammadiyah hadir untuk membawa hukum yang adil dan berkeadaban. PWM Jateng memberikan mandat untuk memastikan MHH se-Jateng tetap berfungsi dan menjamin kelangsungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah di setiap daerah.
Prof. Dr. Muhammad Da’i, S.Si, Apt, M.Si., Wakil Rektor II UMS, memberikan sambutan positif terhadap acara tersebut. Dia menilai bahwa tema yang diangkat sangat luar biasa mengingat kompleksitas masalah hukum di Indonesia saat ini. Da’i menginginkan adanya “pendekar-pendekar hukum” yang murni, bersih, dan berintegritas untuk mengatasi situasi kurang sehat di Indonesia.
Wakil Ketua PWM Jateng, Prof. Dr. MA Fattah Santoso, M.Ag., juga setuju dengan pandangan Bambang Sukoco dan Muhammad Da’i. Fattah menyoroti pentingnya masyarakat sipil dalam menegakkan keadaban, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum., menyampaikan poin-poin terkait kekacauan hukum di Indonesia dan peta jalan Supremasi Hukum-HAM. Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, juga memaparkan Peta Jalan MHH PP Muhammadiyah. Setelah pemaparan materi, peserta Rakerwil terlibat dalam sidang komisi.